rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai akan mendorong turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi di yogyakarta, selasa, menyatakan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, mengakibatkan daya memakai buruh kepada bahan kebutuhan pokok cenderung berkurang.
menurut dia, bila pemerintah menaikkan harga ataupun membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan demikian rentan terjadi inflasi, dan dalam akhirnya mengakibatkan harga barang-barang naik.
sehingga, papar dia, daya menggunakan buruh umumnya mampu berkurang sampai 30 persen, sebab pada ketika harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya bisa mencari daging, nanti tak dapat dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, sehingga harga barang-barang naik, ujarnya.
sementara tersebut, berdasarkan dia, beberapa langkah dan mau diupayakan pemerintah supaya mengimbangi kenaikan harga bbm melalui pilihan kompensasi, juga tak menyerahkan dampak kepada para buruh.
langkah antisipasi yang direncanakan seperti menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana website keluarga harapan (pkh), juga beasiswa terhadap pelajar miskin tidak mencakup pemakaian buruh, sebab buruh tidak masuk kategori miskin, katanya.
sebelumnya, menteri energi serta sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat tentang kebijakan bbm bersama berbagai gubernur dalam jakarta, selasa (16/4) 2012, mengatakan, melalui kenaikan harga bbm untuk mobil pribadi yang sudah hendak diterapkan mulai mei 2013, maka penghematan subsidi bbm yang diperoleh dapat rp21 triliun.
ia dan menyatakan hampir berbagai gubernur sudah menyetujui rencana opsi dan mau diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter supaya mobil plat hitam. malahan, banyak pilihan gubernur yang minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut sudah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang mau diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang ketika ini salah sasaran.
pemerintah, tutur dia, ingin mempersiapkan kebijakan dengan cermat supaya pelaksanaan selama lapangan berjalan lancar.