Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tak tertutup peluang polisi melanggar ham selama penanganan kerusuhan massa di kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan 2012. demikian aspirasi wakil ketua dpd, la ode ida, perihal tindakan polisional yang justru berujung di kematian lima penduduk setempat.

gesekan kepentingan serta politik setempat, saat tersebut, mencari emosi warga mengarah di demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten itu, menjadi kabupaten musi rawas utara, dan urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tak mesti terjadi manakala polisi mampu mengendalikan diri saat mengamankan penampilan demo masyarakat dan menuntut pemekaran wilayah, ujarnya senator ida, dalam kendari, minggu.

saat penduduk melakukan aksi demo kata senator tersebut, sepenuhnya berjalan tidak berbahaya, damai serta lancar tanpa banyak dan mengambil tindakan anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis tutur dia, setelah polisi yang mengamankan demo menembaki warga dengan brutal dan menewaskan empat penduduk juga pilihan orang luka. tak kurang markas polres musi rawas dibakar, beberapa rumah kepolisian setempat juga sama. malahan ada pernyataan kiranya kabupaten itu tak lagi melayani adanya polisi.

warga yang luka lalu dilarikan di properti sakit, namun hanya pilihan hari menjalani pemeliharaan, korban kena tembak tersebut meninggal. maka korban meninggal akibat kerusuhan selama musi rawas, ujarnya.

senator ida menungkapkan, dalam senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd daripada sumatera selatan, mau berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi segera melalui masyarakat setempat.

dalam kunjungan tersebut kami akan membayar warga musi rawas dan menuntut pemekaran wilayah merupakan kabupaten musi rawas utara, supaya bersabar, sebab wilayah itu mau segera dibahas menjadi daerah otonom masih bersama empat calon daerah otonom yang lain selama indonesia, ujarnya.

mereka dan ikut serta selama penembakan warga itu, supaya diberi hukuman setimpal, sehingga bisa mempunyai jera terhadap polisi-polisi lain agar mengambil tindakan brutal, katanya.

menurut senator ida, masih banyak lima calon daerah otonom masih yang mau dibahas dpr di sidang berikutnya yang direncakan pada juli 2013.

kelima calon daerah otonom masih itu yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton sedang, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat dan kota muna (sulawesi tenggara).